Jangan lewatkan

1 September 2016

Pemerintah Beri Subsidi KPR MBR 25% di 2017



Metrotvnews.com, Surabaya: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan memberikan subsidi sebanyak 25 persen bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Real Estate Indonesia (REI) mendukung tentang rencana ini, namun tetap dengan beberapa persyaratan yang menguntungkan MBR.

perumahan kpr subsidi

Caranya, masyarakat cukup menabung di bank sebanyak lima persen dari harga rumah selama tiga bulan berturut-turut. Kemudian, pihak bank dapat menentukan apakah MBR tersebut dapat mendapatkan subsidi 25 persen atau tidak. Kemudian, sisanya dibayar dengan cicilan tiap bulan.


"Dengan skema tersebut maka perbankan tidak akan kesulitan lagi dalam menilai kelayakan kemampuan finansial MBR yang ingin memiliki rumah murah," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Murah Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di Surabaya, Kamis (1/9/2016).

Skema ini berbeda dengan yang ditawarkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di mana uang tabungan akan disetor oleh pemberi kerja dan pekerja serta baru bisa dimanfaatkan setelah peserta bergabung selama setahun. "Program ini akan di uji coba tahun depan (2017), untuk lima ribu penerima bantuan," kata Maurin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Eddy Hussy mengaku mendukung rencana tersebut. Menurutnya, program ini adalah terobosan baru supaya ada instrumen baru terhadap cakupan masyarakat yang ingin memiliki rumah murah.

"Tapi saya rasa Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) masih bisa digunakan, sehingga masyarakat dapat menabung di situ," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy mengusulkan, MBR yang mendapatkan subsidi KPR adalah mereka yang bergaji antara Rp 4 juta sampai Rp 8 juta per bulan. Namun semua ini ia kembalikan ke pemerintah dan dirinya menyatakan siap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Sedangkan dari program satu juta rumah, REI secara nasional ditargetkan membangun 230.000 unit rumah, dan saat ini sudah terealisasi 50 persen," pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil ketua Bidang Rumah Sederhana Tapak Danny Wahid menjelaskan, di Jawa Timur terdapat 126 juta orang yang bergerak di sektor informal. Menurutnya, selama ini penghasilan mereka tidak dapat terlacak karena tidak ada budaya menabung di bank. Maka dia mendukung rencana Kementerian PUPR tersebut.

"Butuh sinergitas bagi seluruh kepala daerah. Jangan pemerintah yang satu memberikan subsidi, tetapi yang satu tidak diubah sama sekali peraturannya. Sebenarnya sektor informal memiliki potensi yang cukup baik," pungkas Danny.

Sumber : (ABD)


Cari rumah ? klik disini yak ...

Tanggal dan Hari ini

Delicious Save this on Delicious
Find out the Warren Buffett's stock holdings This site is listed under Marketing and Advertising Directory