Jangan lewatkan

BAPERTARUM-PNS GENJOT BPD SALURKAN KREDIT PERUMAHAN PNS

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengharapkan, Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memudahkan kelompok masyarakat itu mendapatkan rumah yang layak melalui deregulasi proses perizinan, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dikatakannya juga hingga Agustus 2016 realisasi pembangunan program satu juta rumah sudah mencapai 400 ribu unit. Dari angka tersebut, yang menjadi keprihatinan adalah minimnya kepemilikan perumahan yang dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika ditemui usai berziarah ke Makam Bung Hatta di Tanah Kusir sebagai rangkaian dari kegiatan memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Jakarta, Kamis (25/8).
Kemudian dalam menyikapi hal tersebut, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) semakin giat dan aktif menggandeng perbankan daerah untuk menyalurkan kredit perumahan bagi PNS. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Bank yang diprioritaskan menjadi penyalur ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Direktur Utama BAPERTARUM-PNS, Heroe Soelistiawan ketika ditemui Moneter.co.id disela-sela Acara Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke- 9 pada 25 Agustus 2016 di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (25/8) mengharapkan, seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat ambil bagian dalam program penyaluran ini.
“Targetnya adalah semua BPD dapat berperan serta. Alasannya karena BPD lah yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menyalurkan gaji PNS. Seharusnya, dengan kesempatan ini, BPD bisa semakin agresif,” ujarnya.
Haroe mengakui, belum semua BPD siap untuk menjadi penyalur kredit perumahan PNS. Berbagai kendala masih ditemukan seperti sistem dan teknologi yang belum mumpuni, infrastruktur yang masih dalam pengembangan, serta SDM yang terbatas.
Namun, lanjutnya, program ini merupakan peluang yang besar bagi BPD sendiri karena pangsa pasar dan bisnisnya sudah tergambar jelas.
Market-nya sudah jelas, lho, yaitu 960.000 PNS di seluruh Indonesia. Dari sisi bisnis juga jelas yaitu developer perumahan. Apalagi didukung oleh sistem pembiayaan yang lebih secure. Kurang apa lagi?” katanya.
Heroe menyarankan, BPD yang belum aktif menyalurkan KPR untuk belajar dan bersinergi dengan bank-bank yang sudah berpengalaman. Pertimbangannya adalah karena program ini merupakan bisnis baru bagi BPD.
“Harus saling belajar dengan bank-bank yang sudah lama menjadi penyalur, supaya tidak kejeblos,” katanya.

Mengapa harus dengan BAPERTARUM-PNS?
BPD yang memiliki rencana untuk menjadi penyalur kredit perumahan PNS dapat bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS. Keuntungannya pertama, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memanfaatkan dana tunjangan perumahan PNS yang disediakan BAPERTARUM-PNS sebesar 5,8 juta.
“Jadi, jika bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS, bank daerah tersebut bisa memberikan KPR dengan tambahan bonus 5,8 juta bagi PNS,” ujar Heroe.
Yang kedua, BAPERTARUM-PNS bisa difungsikan sebagai lembaga intermediasi antara perbankan dengan stake holder lainnya seperti pemerintah daerah.
“Bappertarum adalah posisi paling netral. BPD tidak bisa langsung ke pemda. Tetapi melalui BAPERTARUM-PNS, BPD bisa bersinergi dengan pemda,” katanya.
Seperti diketahui, sebagai satu rangkaian program sejuta rumah, perumahan bagi PNS menjadi prioritas penting. Perumahan PNS ini menjadi indikator kesejahteraan PNS. Salah satu unsur yang nantinya menjadi tugas pokok BPD adalah penyaluran kredit perumahan PNS ini.

Tanggal dan Hari ini

Delicious Save this on Delicious
Find out the Warren Buffett's stock holdings This site is listed under Marketing and Advertising Directory