Jangan lewatkan

Bank Permata Digugat Nasabah KPR nya

(Kisah-kisah Nasabah yang menggugat Banknya) 4 Oktober 2016


Bank Permata digugat oleh salah seorang Nasabah KPR nya atas perbuatan yang menurut nasabahnya tersebut Bank Permata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Tak hanya Bank Permata. Otoritas Jasa Keuangan juga.
Hal yang sama dengan Bank Indonesia. Mereka-mereka digugat sesuai peran atau kontribusi masing-masing.
Bank Permata menjadi TERGUGAT I,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi TERGUGAT II dan Bank Indonesia (BI) menjadi TURUT TERGUGAT.

Gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24 Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Utara melalui Tim Kuasa Hukumnya yang diketuai oleh Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “JAT & Co.”

Hari ini, Selasa 4 Oktober 2016 menjadi sidang pertama Perkara tersebut. Dengan nomor Perkara: 434/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Ruang Sidangnya bertempat di R.S. Oemar Seno Adji II/Candra VIII Lt. 3. 

Majelis Hakim yang menangani terdiri dari Dr. Binsar Gultom, SH., SE., MH. sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota terdiri dari Hastopo, SH., MH. dan Diah Siti Basariah, SH., MHum.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Nasabah Bank Permata tersebut yang untuk seterusnya akan disebut sebagai PENGGUGAT, ikhwal dari perkara tersebut adalah adanya pembelian sebidang Tanah dan Bangunan di Poris Palawad Indah / Cipondoh Tangerang Banten melalui Kredit KPR Bank Permata

Nilai Objek Jaminan ketika itu adalah Rp. 335.998.300,- ditambah dengan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 33.559.830,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 369.598.130,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Down Payment sebesar 10 % dan sisa pembayaran berupa pelunasan PENGGUGAT mendapatkan Fasilitas Kredit dari TERGUGAT I berdasarkan Surat No.xxxx-xxxxxxx, tertanggal 13 September 2007 perihal Persetujan Permohonan Kredit (SPK) dengan kondisi : Plafond Kredit Rp. 332.638.000,
Jangka waktu 15 Tahun (180 bulan),
Bunga Berlaku 9.65 % pa. eff fixed 36 bulan,
Angsuran/Bulan Rp 3.503.663,- per bulan.

Biaya-biaya yang terkait dengan Kredit KPR tersebut, PENGGUGAT telah membayarkan biaya-biaya lainnya kepada TERGUGAT I, antara lain
(a) Biaya Provisi Rp. 3.326. 303
(b) Biaya Administrasi Rp. 400.000
(c) Biaya-Biaya Notaris Rp. 2.235.000
(d) Premi Asuransi Jiwa Debitur Rp. 8.092.093
(e) Premi asuransi Kebakaran dan Adm Rp. 837.518,- .

Bahwa setelah disetujui SPK dan dikeluarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 30 januari 2008 PENGGUGAT telah melakukan pembayaran cicilan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dengan baik dan patuh.

Namun pada saat PENGGUGAT ingin melakukan pelunasan dipercepat, setelah masa angsuran berjalan kurang lebih setengah jalan, ternyata TERGUGAT I tidak memiliki bukti-bukti hak kepemilikan seperti IMB,HGB,AJB dan dokumen lainnya sebagaimana layaknya Kredit KPR.Yang biasanya dijadikan sebagai Jaminan (Agunan).

Yang dimiliki oleh TERGUGAT I pada saat itu hanya berupa : 
(1) Cover note dari Developer atas pembelian rumah yang saat ini dijaminkan; 
(2)Surat Ketarangan Lunas; 
(3) Surat ke Pihak Asuransi, atas sisa polis yang ada agar bisa direfund.

Selidik punya selidik, ternyata penyebabnya adalah bahwa objek jaminan tersebut berada dikawasan jalur hijau yang akan digunakan untuk perluasan jalan tol JORR 2 Ruas Bandara – Batu Ceper-Serpong.

Hal yang didasarkan pada bukti-bukti:
(a) Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 620/Kep.144-Bap/2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol JORR 2 RUAS BANDARA – BATU CEPER –SERPONG tanggal 25 Juli 2008;
(b) Surat Dinas Tata Kota Pemerintahan Tangerang No. 650/516-TR.DTK, tanggal 18 April 2013;
(c) Surat dari Badan Perencanaan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kota Tangerang kepada Sdr. Edwin Lim, Direktur Utama PT. Modern Land Realty Tbk, tanggal 24 Desember 2008, tentang Posisi Objek Jaminan yang akan terkena rencana trase JORR 2 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 620/kep.144-bap/2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol JORR 2 RUAS BANDARA- BATU CEPER- SERPONG, Tanggal 25juli 2008;
(d) Surat Pernyataan dari Luntung Honoris, tanggal 25 Juli 2007 selaku Direktur Utama PT. Modern Land Realty Tbk, untuk mendukung rencana pembangunan jalan Tol pada ruas Jakarta-merak dan menyediakan lahan sesuai dengan site plan Perumahan Modern Land yang akan disesuaikan dengan alienemen jalan tol tersebut;
(e) Surat dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga No. UM.01.03/TPT-CBK/XII/010512.02, tanggal 1 Mei 2012 tentang Penjelasan Atas Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper - Kunciran yang menyebutkan Blok Navarra terkena Trase Jalan Tol.

Merasa sangat dirugikan, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yang nama dan Kantor Hukumnya telah disebutkan di atas, menggugat Banknya tersebut. Tak hanya Banknya sebagaimana yang telah disinggung di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga, karena ternyata jauh sebelum keputusan memilih jalur penyelesaian melalui Pengadilan, PENGGUGAT telah pernah mencoba meminta bantuan pihak OJK untuk melakukan fasilitasi sesuai fungsi dan kewenangan mereka khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan Konsumen, namun kurang mendapat respons sebagaimana yang diharapkan. 

Bank Indonesia juga turut digugat, alasannya adalah karena peran sertanya melalui Sistem Informasi Debitur atau yang lebih dikenal dengan BI Checking yang berada dalam penguasaannya turut membuat PENGGUGAT merasa dirugikan. ***
Selengkapnya : di Suara Pembaca Kompasiana Pulo Siregar, klik disini

Tanggal dan Hari ini

Delicious Save this on Delicious
Find out the Warren Buffett's stock holdings This site is listed under Marketing and Advertising Directory